
Kuningan, 20 Oktober 2025 – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ibu Rina Sa’adah, Lc., M.Si., menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program pupuk bersubsidi, termasuk program terkait pertanian, dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya petani di Kuningan.
Dalam kesempatan ini, Ibu Rina Sa’adah menekankan pentingnya pengawasan terpadu terhadap implementasi program-program pemerintah. Beliau menyoroti perkembangan program MBG yang sudah berjalan di Kabupaten Kuningan.
Pentingnya Pengawasan Program MBG dan Akses Pertanian
Ibu Rina Sa’adah menyoroti aspek pengawasan yang krusial agar program berjalan lancar dan optimal. “Yang perlu kita lihat itu dari sisi pengawasan, pengawasan terkait gizinya, terus pengawasan terkait manajemennya, supaya aman, sehat, dan nyaman, dan programnya bisa dirasakan manfaatnya yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan,” ujar Ibu Rina saat diwawancarai.

Beliau juga menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dari berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah daerah (Pemda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga tokoh-tokoh masyarakat, karena ini merupakan program yang baik. “Kalau bisa ter-deliver dengan baik, sehingga tidak ada lagi kejadian keracunan ataupunkah misalnya dari sisi gizinya kurang, dari sisi kandungan gizi yang kurang. Nah, ini betul-betul harus diawasi dari tingkat pusat sampai daerah.”
Terkait kemudahan akses pertanian, Ibu Rina menjelaskan bahwa program MBG juga berpotensi besar untuk menyerap hasil tani. “Dengan adanya program MBG juga ini bisa menyerap hasil taninya, gitu, sehingga bisa berkolaborasi antara petani dan pelaku usaha di MBG.”
Komitmen Dukungan Sarana Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dalam upaya meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani, Kementerian yang terkait, dengan dukungan Komisi IV DPR RI, telah menyalurkan berbagai bantuan dan program pertanian kepada petani Kuningan. Ibu Rina merincikan beberapa program yang telah disalurkan.
- “Kami sudah banyak menyalurkan dari mulai Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian), terus kita juga ada benih, bibit, bantuan kemudahan akses pupuk, dan masih banyak lagi,” kata Ibu Rina.
- Beliau juga menegaskan bahwa program-program tersebut harus dipastikan tepat sasaran dan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- Sejauh ini, beliau menyebut bahwa Alsintan, seperti pompa air dan traktor, sudah dirasakan manfaatnya oleh petani, yang sangat memudahkan kegiatan pertanian.
Ibu Rina Sa’adah juga mengungkapkan bahwa ke depan akan semakin banyak lagi program yang bisa dirasakan oleh petani, mengingat anggaran Kementerian Pertanian merupakan anggaran yang paling besar, dan pemerintah saat ini sangat fokus terhadap ketahanan pangan.
Peran HKTI dalam Pembangunan Pertanian
Sebagai Ketua Umum Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ibu Rina Sa’adah menyampaikan bahwa HKTI kini sudah reyunifikasi (penyatuan kembali). Beliau berharap, dengan adanya reyunifikasi ini, HKTI dapat langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Harapannya dengan sudah adanya reyunifikasi HKTI, bisa langsung turun manfaatnya untuk masyarakat dan turut membantu pemerintah dalam hal pendampingan, terus kemudahan akses sarana pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama, sama-sama semakin solid,” tutupnya.***









1 Komentar
Pernyataan ini terdengar lebih seperti kampanye politik dan legitimasi peran organisasi daripada laporan pertanggungjawaban yang konkret dan kredibel atas program-program yang disebutkan. Pertanyaan Kritis: Bagaimana beliau dapat secara objektif mengawasi program (seperti penyaluran pupuk dan alsintan) yang mungkin melibatkan atau bahkan dipercayakan kepada organisasinya (HKTI)? Pernyataan “turut membantu pemerintah dalam hal pendampingan” mengaburkan garis antara fungsi legislatif yang seharusnya independen dengan peran eksekutif/non-pemerintah.