KUNINGAN, (VOX) – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Rabu (29/4/2026), berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 562 Tahun 2026. Pelantikan tersebut digelar di kawasan Cadas Poleng, yang memiliki makna simbolis sebagai titik awal perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai.

Pejabat yang dilantik di antaranya Tatiek Ratna Mustika, S.Sos., M.T. sebagai Kepala Dinas Sosial, Aries Susandi, S.T., M.Si. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Rangga Apriatna, S.STP., M.AP. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta H. Apip Ropi’i, Ners., S.Sos., S.KM., M.M.Kes. sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, dilakukan pula pengangkatan pejabat administrator dan pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri, yakni Didi Ahyana, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Agha Adhinugraha, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, serta Denni Abdurahim, S.E. sebagai Kepala Subbagian Keuangan.

Dalam arahannya, Bupati menjelaskan bahwa pemilihan Cadas Poleng sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Ia menyebut tempat tersebut sebagai titik awal pendakian ke Gunung Ciremai yang sarat makna filosofis bagi para pejabat yang baru dilantik.

“Ini adalah titik awal pendakian ke Ciremai, di sinilah kita mulai. Artinya, ini adalah awal amanah untuk mengemban aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah penghargaan, melainkan amanah besar yang akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bahkan, ia mengingatkan bahwa dalam perjalanan tersebut, badai pasti akan datang.

“Badai itu pasti datang. Dan ketika badai datang, jangan berpegang pada kursi jabatan, tetapi berpeganglah pada amanat rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati menuntut seluruh pejabat untuk menunjukkan kinerja nyata dan prestasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia tidak menginginkan pola kerja lama yang stagnan, melainkan birokrasi yang adaptif, cepat, dan solutif.

“Tunjukkan kinerja nyata, tunjukkan prestasi, dan buktikan bahwa kami tidak salah memilih saudara/i di jabatan ini,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa kinerja para pejabat akan terus dievaluasi secara berkala dengan indikator yang terukur, meliputi disiplin, konsistensi, serta capaian nyata di lapangan.

Pelantikan ini menjadi penegasan bahwa jabatan yang diemban bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.***