KUNINGAN, (VOX) – Komite BPH Migas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pelayanan BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi di Hotel Horison Tirta Sanita, Senin (27/04/2026). Kegiatan ini menekankan pentingnya distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran di tengah tantangan global.

Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, H. Rokhmat Ardiyan, Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, perwakilan Pertamina wilayah Cirebon, Hiswana Migas, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Baskara Agung Wibawa menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan energi tetap tersedia, terjangkau, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pada hari ini kita tidak sekadar mengikuti sosialisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya besar negara untuk memastikan energi tetap hadir, terjangkau, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, H. Rokhmat Ardiyan menekankan bahwa subsidi energi harus benar-benar dikawal agar tidak salah sasaran. Ia menyebut, tugas utama Komisi XII DPR RI adalah memastikan subsidi tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

“Bagaimana caranya subsidi tepat sasaran, tidak mengalir kepada orang kaya, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa beban subsidi energi saat ini sangat besar, terlebih di tengah kenaikan harga global. Bahkan, menurutnya, Pertamina harus menanggung tekanan keuangan yang signifikan demi menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

“Kita harus berempati. Pertamina hari ini menanggung beban yang berat, bahkan mengalami tekanan kerugian yang tidak kecil. Ini demi menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi pemerintah yang tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak naik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa stabil.

HRA juga mengajak seluruh pihak, termasuk pengusaha SPBU dan masyarakat, untuk ikut mengawasi distribusi BBM subsidi. Ia bahkan membuka ruang pelaporan jika ditemukan adanya penyimpangan di lapangan.

“Kalau ada kecurangan, laporkan. Ini uang negara, ini hak rakyat. Harus kita jaga bersama,” katanya.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan energi alternatif sebagai solusi jangka panjang, seperti pengolahan minyak jelantah menjadi avtur hingga pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan yang bernilai ekonomi.

Sementara itu, BPH Migas terus melakukan pembenahan sistem distribusi melalui digitalisasi, salah satunya dengan penerapan aplikasi XStar dalam penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan akurasi data serta memperkuat pengawasan.

Melalui kegiatan bimtek ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan berkeadilan.***