KUNINGAN, (VOX) – Bupati Kuningan menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur jalan dan perumahan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.

Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di halaman Gedung PGRI Kuningan, usai kegiatan Halal Bihalal PGRI, Selasa (07/04).
Menurutnya, berbagai langkah strategis terus dilakukan, termasuk menjalin komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui audiensi bersama Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.

“Alhamdulillah, kemarin kita diterima langsung oleh pimpinan Komisi V. Ini kesempatan yang sangat langka, dan saya manfaatkan untuk menyampaikan langsung kondisi infrastruktur di Kuningan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kondisi jalan rusak di Kabupaten Kuningan masih cukup luas, sementara kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Bahkan, saat ini tidak ada lagi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor jalan seperti sebelumnya.

“Panjang jalan rusak kita ribuan kilometer, sementara kemampuan perbaikan hanya sekitar seratusan kilometer per tahun. Ini tentu butuh waktu dan kesabaran,” katanya.

Meski demikian, Bupati menegaskan tidak tinggal diam. Ia terus melakukan berbagai upaya jemput bola, termasuk melobi kementerian, pemerintah provinsi, hingga lembaga seperti Baznas.

Hasilnya, sejumlah bantuan mulai terlihat, di antaranya rencana anggaran sekitar Rp30 miliar untuk perbaikan jalan tahun ini, tambahan Rp23 miliar yang sedang dalam proses tender, serta bantuan rutilahu dari Baznas.

“Semua ini hasil dari lobi dan koordinasi. Kita juga komunikasikan kebutuhan perumahan, irigasi, hingga fasilitas jalan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia juga menyebut, Kabupaten Kuningan termasuk daerah yang mendapatkan alokasi bantuan cukup besar dari pemerintah provinsi, sebagai hasil dari koordinasi intensif yang dilakukan.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Bupati meminta masyarakat untuk bersabar karena pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia.

“Bukan kita tidak tahu kebutuhan masyarakat, tapi semua harus bertahap. Tidak hanya jalan, sekolah rusak juga banyak, irigasi juga perlu perhatian,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Saya terima kasih atas kritik dari masyarakat. Itu jadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih baik ke depan,” pungkasnya.***