KUNINGAN(VOX) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat upaya pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum “Pasamoan Agung” tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis yang cenderung mengalami peningkatan permintaan pada momentum hari besar keagamaan. Kuningan,05 Februari 2026.
Berdasarkan data terkini, inflasi Jawa Barat pada Januari 2026 secara bulanan tercatat sebesar 0,09 persen, sementara inflasi tahunan berada pada kisaran 3,24 persen. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga, meskipun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan tren penurunan harga, sementara komoditas lainnya masih memberikan kontribusi terhadap inflasi daerah.
Pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah strategis, antara lain:
- Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara intensif berbasis data real-time
- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan Satgas Pangan, Bulog, dan pelaku usaha
- Optimalisasi kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan pangan
- Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah secara terukur
- Penguatan komunikasi publik terkait perkembangan harga dan kebijakan pemerintah
- Koordinasi dengan BMKG dan BPBD dalam mengantisipasi risiko distribusi akibat cuaca ekstrem
- Optimalisasi pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Digitalisasi diarahkan pada:
- Digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah
- Penguatan ekosistem perdagangan digital di pasar rakyat
- Peningkatan penggunaan sistem pembayaran non-tunai
- Optimalisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk belanja pemerintah daerah
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta responsif terhadap dinamika kondisi ekonomi.
Melalui sinergi yang kuat, diharapkan stabilitas harga dapat terus terjaga sehingga masyarakat Jawa Barat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri 2026 dengan aman, nyaman, dan kondusif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***
Tinggalkan Balasan