VOXPOPULI.CO.ID – Audiensi lintas komisi DPRD Kabupaten Kuningan terkait persoalan Mata Air Cipaniis belum juga dimulai hingga pukul 14.00 WIB, Senin (16/11/2026). Padahal, agenda rapat dengar pendapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Gedung DPRD Kuningan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah peserta audiensi yang telah hadir memilih meninggalkan lokasi. Pertemuan yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan penyampaian informasi terkait persoalan Mata Air Cipaniis itu akhirnya belum terlaksana sesuai jadwal.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU). Berdasarkan surat undangan DPRD Kabupaten Kuningan tertanggal 13 November 2026, rapat dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026 pukul 13.00 WIB.

Dalam daftar undangan, DPRD Kuningan mencantumkan sejumlah instansi dan pihak terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Camat Pasawahan, serta Kepala Desa Paniis.

Namun, hingga satu jam setelah waktu yang dijadwalkan, audiensi belum dimulai. Sejumlah peserta pun memilih membubarkan diri.

Inisiator ALAMKU, Imam Royani, menyayangkan belum terlaksananya audiensi tersebut. Menurutnya, pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk memperoleh informasi terbaru secara menyeluruh mengenai persoalan Mata Air Cipaniis dari seluruh pihak yang berkaitan.

Ia juga menyoroti tidak tercantumnya pihak Pemerintah Kota Cirebon, termasuk PDAM, dalam pihak yang diundang. Padahal, menurut Imam, pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan pembahasan persoalan Mata Air Cipaniis.

Imam mengaku telah mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan melalui pesan WhatsApp. Namun, ia menyebut pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa mendapat tanggapan.

“Saya juga sudah mempertanyakan kepada Ketua DPRD melalui WhatsApp, kenapa pihak Kota Cirebon tidak diundang dalam audiensi ini. Tapi pesan saya hanya dibaca, tidak ada respons atau jawaban,” kata Imam.

Menurutnya, ketidakhadiran pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut membuat tujuan audiensi untuk mendapatkan informasi secara komprehensif menjadi tidak maksimal.

Imam mengatakan, pihaknya kini lebih memilih memusatkan perhatian pada proses pelaporan yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Ia menilai pengawalan terhadap laporan tersebut menjadi langkah yang akan lebih difokuskan ALAMKU di tengah belum maksimalnya ruang audiensi yang diharapkan dapat mempertemukan seluruh pihak terkait.

“Kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” ujarnya.

Imam kembali menegaskan bahwa audiensi sebenarnya diharapkan menjadi sarana bagi ALAMKU untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Mata Air Cipaniis secara utuh, termasuk dari pihak Kota Cirebon dan PDAM.

“Audiensi ini sebetulnya sarana kami memperoleh informasi up to date secara komprehensif, tapi ya percumah juga kalau pihak Kota Cirebon termasuk PDAM-nya tidak hadir. Jadi kita lebih memilih fokus untuk mengawal pelaporan di Kejati saja,” kata Imam.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak DPRD Kabupaten Kuningan mengenai alasan audiensi belum dimulai maupun pertimbangan tidak dicantumkannya pihak Kota Cirebon dan PDAM dalam daftar undangan.

Persoalan Mata Air Cipaniis pun masih menjadi perhatian ALAMKU. Mereka berharap proses pelaporan di Kejati Jabar dapat dikawal hingga memperoleh kejelasan sesuai ketentuan yang berlaku.

(UGI)