
VOXPOPULI.CO.ID – Minimnya dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menjadi salah satu akar persoalan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Sejumlah polemik yang muncul, mulai dari persoalan teknis pertandingan, mahalnya biaya administrasi protes, hingga keterbatasan akomodasi juri dan wasit, menjadi sorotan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai pembiayaan Porprov seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan daerah tuan rumah. Namun, menurutnya, pemerintah provinsi tetap harus mengambil porsi pendanaan yang lebih besar.
“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana.
Menurut Maulana, hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada KONI Jabar yang mencapai sekitar Rp20 miliar pada 2026 tidak seluruhnya dialokasikan untuk penyelenggaraan Porprov. Dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan operasional organisasi dan berbagai kegiatan rutin lainnya.
Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, terutama karena penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar kompetisi berjalan profesional dan menjunjung tinggi sportivitas.

Maulana juga menyoroti besarnya ketergantungan penyelenggaraan Porprov terhadap anggaran daerah tuan rumah. Menurutnya, pembebanan biaya yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa atau protes dalam pertandingan.
Ia mengingatkan, juri dan pelaksana pertandingan harus tetap menjaga independensi serta netralitas, tanpa dipengaruhi oleh besarnya kontribusi anggaran dari daerah tertentu.
“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.
Karena itu, ia mendorong adanya pembagian tanggung jawab pembiayaan yang lebih seimbang antara pemerintah provinsi dan daerah penyelenggara.
Selain persoalan pembiayaan Porprov, Maulana turut mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai penghematan belanja seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak justru membebani sektor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mencontohkan anggaran olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan untuk lembaga pesantren yang mengalami pengurangan. Sementara itu, belanja infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, dan penerangan jalan umum dinilainya masih memperoleh alokasi besar.
“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” ujarnya.
Menurut Maulana, efisiensi semestinya diarahkan pada belanja yang tidak efektif dan tidak mendesak. Sebaliknya, pembinaan olahraga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya diukur dari penyelenggaraan kompetisi empat tahunan.
Persoalan keterbatasan anggaran, lanjut Maulana, juga terlihat dari sejumlah kebutuhan teknis di lapangan. Ia menyoroti honorarium juri dan wasit yang disebut berada di kisaran Rp300.000 per hari, tanpa memperhitungkan jumlah pertandingan yang harus mereka tangani.
Selain itu, biaya pengajuan protes pertandingan yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah dinilai perlu dievaluasi agar mekanisme penyelesaian sengketa tidak menjadi beban yang berlebihan bagi peserta.
Ketersediaan juri profesional dari luar Jawa Barat juga menjadi perhatian. Menurutnya, kehadiran tenaga profesional yang independen diperlukan untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan terhadap hasil pertandingan.
Maulana pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi secara menyeluruh skema pembiayaan Porprov, mulai dari alokasi anggaran, pembagian tanggung jawab dengan daerah tuan rumah, hingga kebutuhan teknis penyelenggaraan.
“Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas,” pungkas Maulana.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola olahraga di Jawa Barat, sehingga penyelenggaraan Porprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan kualitas olahraga daerah.
(UGI)









Tinggalkan Balasan