VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur baru bertajuk Angkut ODGJ melalui aplikasi Sapawarga. Inovasi digital tersebut dihadirkan untuk memperbaiki sistem penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sekaligus memastikan tidak ada lagi pasien terlantar akibat saling lempar tanggung jawab antardaerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengatakan fitur tersebut dirancang untuk memastikan proses penanganan ODGJ berjalan lebih terarah, transparan, dan dapat dipantau secara real time.
Menurutnya, selama ini penanganan ODGJ kerap menghadapi persoalan klasik, yakni pasien dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon,” ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi. Pemerintah daerah harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memberikan pelayanan dan memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan hingga tuntas.
Melalui fitur Angkut ODGJ yang tersedia di aplikasi Sapawarga dan laman angkutodgj.jabarprov.go.id, masyarakat dapat melaporkan keberadaan ODGJ untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Seluruh tahapan penanganan, mulai dari pelaporan, penjemputan, pengangkutan hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan, akan terintegrasi dalam sistem digital.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” kata Dedi.
Dengan sistem tersebut, Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan dapat memantau perkembangan penanganan setiap pasien. Langkah ini diharapkan mencegah pasien terlantar selama proses pengiriman maupun mengalami penolakan tanpa kepastian layanan.
Tidak hanya memastikan proses administrasi dan pengangkutan berjalan tertib, KDM juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan perawatan kepada ODGJ sampai kondisi kesehatannya membaik.
Setelah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang, pasien akan dikembalikan kepada keluarga dengan tetap memperhatikan keberlanjutan perawatan.
Bahkan, apabila keluarga mengalami kesulitan menerima kembali pasien atau terbebani biaya pengobatan, Pemprov Jabar menyatakan siap memberikan bantuan.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri atau main hakim terhadap ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar. Penanganan harus dilakukan melalui mekanisme dan petugas yang berwenang.
Menurutnya, persoalan kesehatan jiwa bukan sekadar urusan pelayanan medis, melainkan juga menyangkut nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan kondisi ODGJ melalui aplikasi Sapawarga perlu melengkapi sejumlah persyaratan, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon seluler.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang disampaikan.
Apabila laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi pasien. Selanjutnya, petugas menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya.
Dokter akan memberikan penanganan medis hingga pasien dinyatakan memungkinkan untuk pulang.
Namun, proses pelayanan tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi pasien tetap terjaga dan pelayanan kesehatan berkelanjutan.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Ia menambahkan, kehadiran fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan, khususnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Dengan sistem pelaporan terintegrasi, setiap pengaduan diharapkan dapat diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh instansi berwenang sesuai tugas masing-masing.
Pemprov Jawa Barat turut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program tersebut.
Data yang masuk melalui aplikasi nantinya juga menjadi dasar perencanaan kebutuhan anggaran obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Melalui inovasi ini, Pemprov Jabar menargetkan penanganan ODGJ di seluruh wilayah Jawa Barat menjadi lebih cepat, terukur, dan manusiawi.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkas Dedi.
(UGI)
Tinggalkan Balasan