KUNINGAN, (VOX) – Aktivis Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK), Dhika Purbaya, tengah menjadi sorotan publik setelah video opininya mengenai perluasan lahan salah satu tempat wisata di kawasan hulu Kuningan diunggah oleh akun TikTok @kuningansatuofficial. Dalam video tersebut, Dhika mempertanyakan pengelolaan kawasan wisata dan mengaitkan isu tersebut dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Bahkan ia menyindir sang gubernur dengan istilah “macan ompong”, yang kemudian memicu reaksi keras dari berbagai pengguna TikTok.

Kolom komentar yang berjumlah lebih dari seratus dipenuhi perdebatan antara yang mendukung dan menolak kritik Dhika. Sebagian netizen menilai Dhika terlalu cepat mengaitkan isu perluasan lahan dengan gubernur, padahal menurut mereka persoalan tata kelola dan perizinan seharusnya terlebih dahulu dipertanyakan kepada pemerintah daerah. Komentar seperti “kenapa bawa-bawa gubernur, Kuningan juga punya bupati” menjadi suara yang cukup dominan. Pengguna lain menilai bahwa narasi Dhika terkesan memojokkan tanpa menunjukkan bukti kuat mengenai keterlibatan gubernur.

Di sisi lain, sejumlah komentar membela Dhika dengan menekankan bahwa kritik atas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan adalah hal wajar dan perlu disampaikan. Salah satu komentar menyoroti bahwa banyak pembangunan wisata berdiri di atas lahan yang diduga tidak sepenuhnya sesuai aturan tata ruang, sehingga kritik dari aktivis seharusnya tidak dianggap berlebihan. Ada pula netizen yang menyebut bahwa masyarakat berhak mengawasi setiap aktivitas pembangunan yang dianggap tidak transparan atau merugikan alam hulu Kuningan.

Lihat Juga:
Amih Tuti Gandeng Investor Lirik Kesemek Darma, Kembangkan Potensi Daerah

Perdebatan juga merembet pada isu pemilik dan pengelola wisata. Sebagian netizen mempertanyakan siapa pemilik lokasi tersebut, sementara lainnya menilai kritik Dhika tidak relevan karena tempat wisata tersebut dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja. Komentar lain justru menyarankan masyarakat untuk tidak mengunjungi tempat wisata yang dinilai merusak lingkungan agar secara otomatis kegiatan tersebut berhenti karena sepi pengunjung.

Hingga kini, pernyataan Dhika masih menjadi topik hangat yang memperlihatkan polarisasi antara kelompok yang menuntut keberlanjutan lingkungan dan kelompok yang menilai pengembangan wisata sebagai peluang ekonomi. Video ini terus beredar di TikTok dan memancing diskusi lanjutan tentang bagaimana tata ruang, perizinan, dan kritik publik seharusnya dikelola secara terbuka oleh pemerintah daerah maupun provinsi.***