VOXPOPULI.CO.ID — Peluncuran fitur layanan “Angkut ODGJ” dalam aplikasi Sapawarga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, mengingatkan agar program tersebut tidak sekadar menjadi gebrakan digital tanpa kesiapan anggaran, mekanisme operasional, dan kepastian penanganan lanjutan.

Menurut Maulana, kehadiran aplikasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelayanan publik. Sebab, teknologi hanya menjadi media penghubung. Hal paling penting justru terletak pada tindak lanjut laporan masyarakat serta kesiapan pemerintah dalam mengeksekusi program di lapangan.

Ia mengingatkan, jangan sampai fitur Angkut ODGJ hanya menjadi program yang terlihat menarik saat diluncurkan, tetapi tidak memiliki kejelasan ketika masyarakat benar-benar membutuhkan layanan tersebut.

“Intinya, sama halnya dengan program kerja sama rumah sakit, program jemput ODGJ ini jangan sampai hanya sebatas program yang keluar dari pertanyaan dadakan seseorang. Tanpa perencanaan yang jelas, tanpa anggaran yang telah disiapkan, semua ini hanya akan menjadi buih ketidakpastian,” ujar Maulana di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Maulana mengungkapkan, berdasarkan penelusurannya terhadap postur anggaran saat ini, belum terlihat adanya alokasi khusus yang memadai untuk menopang operasional program penjemputan ODGJ.

Padahal, pelaksanaan program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang konkret. Mulai dari kesiapan tim penjemput, biaya operasional, tenaga pendamping, hingga kepastian fasilitas rujukan untuk penanganan pasien setelah dijemput.

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terperinci siapa yang bertanggung jawab, berapa personel yang disiapkan, bagaimana mekanisme penjemputan, serta ke mana pasien akan dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Tanpa kejelasan tersebut, fitur Angkut ODGJ berpotensi hanya menjadi layanan administratif yang tidak mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Maulana adalah kondisi infrastruktur panti rehabilitasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut telah mengalami kelebihan kapasitas atau overload.

Ia mencontohkan kondisi panti rehabilitasi di Sumedang yang daya tampungnya sudah penuh. Sementara itu, fasilitas panti di Garut juga dinilai telah mengalami persoalan kapasitas dan kelayakan hunian.

Kondisi tersebut semakin berat dengan terbatasnya jumlah tenaga pendamping atau caregiver yang bertugas memberikan perawatan kepada pasien ODGJ.

Maulana menyebut, beban kerja tenaga perawat saat ini sudah melampaui batas kemampuan yang wajar. Bahkan, seorang caregiver harus menangani sekitar 10 hingga 13 pasien sekaligus.

Situasi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, penambahan layanan penjemputan tanpa diikuti peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi dan tenaga pendamping justru berpotensi menambah persoalan baru.

Maulana menegaskan, setiap kebijakan pemerintah harus dibangun berdasarkan perencanaan yang matang, bukan semata-mata mengejar citra atau kesan inovatif di hadapan publik.

Ia meminta Pemprov Jawa Barat memastikan seluruh aspek pelaksanaan program Angkut ODGJ memiliki struktur kerja, pembagian tanggung jawab, sumber pembiayaan, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur.

“Sekarang kita dengan aplikasi ODGJ tanpa struktur yang jelas, follow-up yang jelas, siapa, berapa, dengan apa, di mana, kan kayak gitu. Apa pun yang menjadi kebijakan dan janji, bukan hanya ingin sebatas dilihat orang atau terlihat wah, tetapi buktikan bahwa hal itu benar bisa terlaksana dengan baik dengan adanya anggaran dan skema yang pasti,” pungkasnya.

Ia berharap program Angkut ODGJ tidak berhenti pada peluncuran fitur di aplikasi Sapawarga. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan layanan tersebut benar-benar berjalan, didukung anggaran yang memadai, serta mampu memberikan penanganan yang manusiawi dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Catatan: Keberhasilan program bukan diukur dari seberapa menarik fitur aplikasi diluncurkan, melainkan dari seberapa nyata layanan tersebut bisa diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(UGI)