VOXPOPULI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas korban kekerasan melalui inovasi layanan KUSAPPA DILANN (Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan).

Inovasi yang dikembangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan.

Salah satu kemudahan yang disediakan adalah layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor 0821-1689-0831. Dengan layanan tersebut, masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke kantor untuk menyampaikan laporan awal.

Penguatan pelayanan ini dibahas dalam kegiatan Rapat Bedah Kasus atau Case Conference yang diselenggarakan UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, Rabu (11/11/2026), di Aula DPPKBP3A.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i, S.Kep., Ners., S.Sos., SKM., M.M.Kes., Kepala UPTD PPA dr. Hj. Adhiani Koesman, M.K.M., Kanit Unit PPA Polres Kuningan IPDA Eko Prasetyo Kurniawan, S.H., serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra, M.Pd.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, mengatakan penguatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan kualitas penanganan kasus serta pengembangan inovasi pelayanan digital.

Menurutnya, KUSAPPA DILANN dirancang agar masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah dan responsif ketika menghadapi persoalan kekerasan.

“Melalui KUSAPPA DILANN, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengingatkan masyarakat agar tidak menutupi atau merasa malu ketika mengetahui adanya kasus kekerasan di lingkungan keluarga maupun sekitarnya.

Ia menegaskan, setiap kejadian kekerasan harus dilaporkan dan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban berikutnya.

Tuti juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam mengawasi dan melindungi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya,” pesannya.

KUSAPPA DILANN sendiri mengedepankan tiga prinsip utama, yakni aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas.

Aksesibilitas diwujudkan melalui penyediaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk korban penyandang disabilitas. Sementara inklusivitas memastikan setiap korban memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Adapun prinsip responsivitas menekankan pentingnya penanganan dan penjangkauan korban secara cepat serta tepat sasaran.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan, dr. Hj. Adhiani Koesman, menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan melalui dua jalur, yakni secara langsung dengan mendatangi Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan maupun melalui layanan digital berbasis web dan WhatsApp.

Setiap laporan yang masuk akan melalui lima tahapan penanganan. Dimulai dari penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal oleh petugas, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut dan rujukan, hingga pendampingan serta pemantauan.

Mekanisme tersebut disiapkan agar setiap korban memperoleh penanganan yang sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan perlindungannya.

Selain penanganan kekerasan secara langsung, Pemkab Kuningan juga menaruh perhatian terhadap ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin perlu diwaspadai di tengah perkembangan teknologi digital.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan, Nana Suhendra, M.Pd., menjelaskan bahwa kekerasan digital dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual dan intimidasi daring, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, penguntitan digital (cyberstalking), penyebaran data pribadi tanpa izin (doxing), hingga pemerasan seksual secara daring (sextortion).

Ancaman lainnya adalah manipulasi foto dan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake yang dapat merugikan dan merusak reputasi seseorang.

Menurut Nana, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kekerasan di ruang siber.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan akun media sosial serta tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, seperti kata sandi email, NIK, nama ibu kandung, alamat rumah, lokasi terkini, rekam medis, maupun data rahasia lainnya.

“Etika bermedia digital juga perlu diperkuat dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto maupun informasi pribadi tanpa persetujuan, serta membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah meneruskan konten yang berpotensi merugikan, melecehkan, atau mempermalukan orang lain,” katanya.

Nana juga menegaskan bahwa korban kekerasan digital harus mendapatkan ruang aman untuk melapor tanpa stigma maupun tindakan menyalahkan korban (victim blaming).

Identitas dan data pribadi korban wajib dijaga kerahasiaannya. Selain itu, bukti digital seperti tangkapan layar, tautan, dan rekaman percakapan perlu diamankan untuk mendukung proses penanganan maupun proses hukum apabila diperlukan.

Pendampingan terhadap korban KBGO juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dukungan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan dari ancaman dan intimidasi lanjutan.

Melalui inovasi KUSAPPA DILANN, Pemkab Kuningan berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan akses perlindungan ketika menghadapi tindak kekerasan. Penguatan koordinasi lintas sektor dan edukasi literasi digital juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif.

Sebab, perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta seluruh elemen terkait juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan segala bentuk kekerasan.

(UGI)