VOXPOPULI.CO.ID – Persoalan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 1, Kecamatan Kramatmulya, akhirnya dihentikan sementara operasionalnya setelah terungkap kepala SPPG tersebut tidak aktif menjalankan tugas di lapangan selama berminggu-minggu.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan sekaligus Sekretaris Daerah, U. Kusmana, dengan melibatkan Satgas P3MBG Kabupaten, unsur SPPI, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG, pemerintah kecamatan, serta pihak SPPG.

Agus Basuki dari Satgas P3MBG Kabupaten Kuningan mengungkapkan, penghentian sementara operasional SPPG Karangmangu 1 merupakan hasil investigasi dan pengumpulan informasi terkait ketidakhadiran kepala SPPG dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Intinya terkait permasalahan SPPG Karangmangu 1 yang saat ini memang kepala SPPG-nya tidak aktif di lapangan. Kita setelah menginvestigasi, mengumpulkan data dan informasi, akhirnya kita putuskan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, kita hentikan dulu operasionalnya,” ujar Agus seusai rapat.

Menurut Agus, penghentian operasional tersebut berlaku sampai adanya penunjukan kepala SPPG baru atau penanggung jawab yang dapat memastikan seluruh kegiatan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa kepala SPPG memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, kegiatan operasional hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

“Ya, tidak diperbolehkan. Aturannya tetap, dia penanggung jawab dari mulai pelaksanaan kegiatan, perencanaan, distribusi, dan sebagainya,” tegasnya saat ditanya mengenai operasional dapur tanpa kehadiran kepala SPPG.

Namun, keputusan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan berjenjang. Pasalnya, persoalan ketidakhadiran kepala SPPG disebut telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya diputuskan penghentian operasional.

Agus menjelaskan bahwa Satgas Kabupaten terlebih dahulu melakukan pendalaman terhadap informasi yang diterima sebelum mengambil tindakan.

“Ya, kita kan sekarang mengumpulkan informasi dulu. Informasinya seperti apa, dan ternyata memang betul. Ada laporan dari SPPG, kemudian dari SPPI, ya kita kumpul di sini di Satgas,” jelasnya.

Persoalan semakin menarik ketika Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Kuningan, Nisa, mengungkapkan bahwa kepala SPPG Karangmangu 1 sebenarnya telah beberapa kali mendapatkan hukuman disiplin, bahkan hingga kategori berat.

“Terkait yang kepala SPPG memang secara administrasi kita sudah ada hukdis. Memang sudah diturunkan hukdis beberapa kali, terakhir kali itu hukdis berat. Jadi memang kalau secara personal atau perorangan itu sudah diurus untuk tindak lanjutnya seperti apa, memang di pusat,” ungkap Nisa.

Menurutnya, proses pergantian kepala SPPG telah berlangsung sejak akhir Oktober 2026 melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Akan tetapi, dalam proses tersebut muncul persoalan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketika ditanya mengapa penanganan pergantian kepala SPPG tidak disertai tembusan kepada Satgas Kecamatan maupun Kabupaten, Nisa menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan untuk langsung memproses pergantian melalui BGN.

“Oh iya, kalau kami langsung arahannya ke BGN untuk langsung pergantian kepala SPPG,” katanya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Agus Basuki bersama unsur kecamatan yang menegaskan bahwa koordinasi di tingkat daerah tetap diperlukan, baik secara administratif maupun untuk memastikan pengawasan operasional berjalan.

Nisa pun mengakui bahwa komunikasi antara Korwil, kepala SPPG, dan Satgas MBG masih perlu diperbaiki.

“Ini juga menjadi imbauan kami semua, termasuk dari pihak Korwil dan juga kepala SPPG untuk lebih meningkatkan komunikasi lagi ke Satgas. Memang kita di lapangan banyak yang harus diperbaiki dan sambil berjalan juga,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Basuki menegaskan bahwa setiap persoalan yang terjadi di dapur MBG seharusnya segera dilaporkan kepada Satgas Kecamatan maupun Kabupaten agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

“Harusnya ada informasi dan laporan ke Satgas Kecamatan. Baik ke Satgas Kecamatan maupun kepada Kabupaten, supaya kita nanti bisa mengambil langkah-langkah solusinya seperti apa,” katanya.

Ketika disinggung kemungkinan adanya kelalaian dari pihak yayasan atau mitra pengelola dapur karena persoalan tersebut tidak segera terkoordinasikan, Agus belum bersedia menyimpulkan adanya pelanggaran.

“Belum sepenuhnya seperti itu. Artinya memang kondisi di lapangan yang lebih tahu mungkin Camat. Di lapangan juga terjadi miskomunikasi. Tapi kita sudah selesaikan hari ini,” ujarnya.

Persoalan SPPG Karangmangu 1 tidak hanya menyangkut kedisiplinan seorang kepala dapur, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan produksi makanan, pengendalian keamanan pangan, hingga pertanggungjawaban operasional selama kepala SPPG tidak aktif di lokasi.

Sebab, dalam penyelenggaraan MBG, keberadaan kepala SPPG merupakan bagian penting dari sistem pengendalian dan pengawasan agar setiap tahapan pelayanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang menjalankan fungsi penanggung jawab selama kepala SPPG tidak aktif, termasuk apakah telah dilakukan evaluasi terhadap pengawasan keamanan pangan selama periode tersebut.

Begitu pula mengenai tanggung jawab yayasan dan mitra pengelola, Satgas Kabupaten belum menyampaikan adanya kesimpulan pelanggaran maupun sanksi terhadap kedua pihak tersebut.

Agus mengingatkan seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Kuningan agar meningkatkan koordinasi dan segera melaporkan setiap persoalan operasional kepada Satgas di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

“Imbauan dapur-dapur yang lain, SPPG yang lain, apabila ada hal-hal permasalahan yang terjadi ya koordinasi dengan Pokja P3MBG Kecamatan, kemudian kami dari Satgas P3MBG Kabupaten, SPPI juga, untuk segera mencari solusi,” pungkasnya.

Dengan keputusan tersebut, SPPG Karangmangu 1 resmi dihentikan sementara operasionalnya hingga ditunjuk kepala SPPG baru atau penanggung jawab yang dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Kasus ini sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan, terutama ketika proses penanganan kedisiplinan di tingkat pusat telah berjalan, sementara kegiatan operasional di lapangan masih berlangsung tanpa kehadiran kepala SPPG.